ketua dpp pks indra menungkapkan politik kekerabatan pada proses rekrutmen kader selama partai politik adalah masalah fundamental selama demokrasi.
ketika itu (politik kekerabatan) dilaksanakan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tak jalan juga demokrasi tak hidup dengan utuh, tutur indra dalam jakarta, jumat.
indra menyampaikan ketika dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 praktek tersebut baru berjalan dengan begini partai bukan sebagai sarana publik ternyata sarana terhadap grup juga keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya sudah ditinggalkan sejak 1999 kemarin. sebab berdasarkan indra masa depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan atau tak.
Informasi Lainnya:
karena partai yang bertahan kedepannya merupakan partai dan gamblang, kaderisasinya
kuat dan ideologinya terukur dan detail, katanya.
dia menunjukan pks sudah menegaskan untuk tidak menggarap politik kekerabatan sejak awal pada mengembangkan sistem demokrasi. hal itu menurut dia dilaksanakan melalui tidak diperbolehkannya istri adalah caleg saat suaminya sudah menjadi caleg.
bagi kami sudah final melalui putusan majelis syuro kiranya jika suami menjadi wali kota dengan demikian istri atau anaknya tak boleh adalah pejabat negara, katanya.
indra mengatakan partainya tidak hendak memfasilitasi benar pada jabatan publik akan tetapi hendak membangun indonesia lebih menarik dengan tak membuka politik kekerabatan itu.