indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan umum langsung mengeluarkan peraturan pembatasan dana kampanye, menarik supaya partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya dari parpol dinyatakan lulus verifikasi, aturan itu dikeluarkan namun hingga sekarang belum, tutur peneliti politik icw abdullah dahlan terhadap antara di jakarta, jumat.
dia menilai peraturan tersebut bermanfaat sebab parpol wajib melaporkan dan melaporkan dana kampanyenya, selain untuk memperjelas klausul tentang dana kampanye bersifat umum pada undang-undang.
misalnya tentang rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan memesan pelaporan dana kampanye sehingga objeknya bukan cuma parpol, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia bila dana kampanye caleg tidak ikut dilaporkan dengan begini pelaporan dana kampanye partai belum mencerminkan laporan sesungguhnya, maka keluar masuk dana kampanye menjadi tidak terkontrol.
jangan hingga dana dari tindak pidana masuk agar pendanaan politik, katanya.
kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi dan memenage rekening dana kampanye calon anggota legislatif yang harus dibuka serta dilaporkan pembukuannya dalam peraturan kpu tentang dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.