sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa supaya penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif juga jangan ditunda agar tidak menjadi bom waktu sehingga memicu konflik sosial serta kekesaran di tanah air.
dipo dalam acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan selama kompleks istana jakarta, senin, menungkapkan penanganan sengketa lahan mesti menggunakan formula saling menguntungkan (win-win solution) selain pendekatan hukum (legal).
upaya itu penting untuk negara tidak dirugikan serta rakyat mendapat kesejahteraan meski dunia upaya-upaya terbatas turun keuntungannya.
dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini semua konflik sosial serta kekerasan pada tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa tersebut antara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat dan penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan info geospasial menungkapkan dalam beberapa wilayah masih ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan serta lokasi transmigrasi.
berkaitan melalui tersebut dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden dalam sidang kabinet terbatas selama 25 juli 2012, khusus tenntang melalui penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan diantara negara melalui pt perkebunan nusantara (ptpn) dengan warga dicarikan solusinya dengan komprehensif.
pada acara dan dihadiri sejumlah gubernur diantara gubernur kaltim, riau serta kalsel serta sejumlah bupati terkait, diminta supaya mereka terus bekerja juga mengingatkan masyarakat jika terdapat konflik lahan untuk dibicarakan terlebih dahulu serta tak menggarap pengrusakan juga pendudukan lahan dan melawan hukum.
konflik lahan selama sumut, sumsel dan lampung untuk diselesaikan dengan tidak keliru, adil, dan tertib dalam dua tahun ataupun pada masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, tutur dipo.
berkaitan melalui tersebut dibentuk tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii dalam sumut, konflik mesuji selama lampung serta konflik ptpn vii pada cintamanis pada sumsel.
kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi mengatakan memperkenalkan Satu peta (one map) dan adalah turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 mengenai Informasi geospasial (ig) dimana mesti dibangun pada atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan tersebut dilakukan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) yang dibangun dengan instansi mengenai sesuai dengan fungsi serta kewenangannya.
hasilnya, baru banyak tumpang tindih pengalokasian lahan dalam sebuah daerah serta area bidang lahan yang sama.
karena tersebut kebijakan one map dibutuhkan dan mesti dipercepat untuk penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek mengatakan usah keputusan presiden untuk membuat peta mana dan untuk acuan karena masing-masing instansi mempunyai peta sendiri.
dia serta menjalankan sederat kontroversi dalam kebijakan lahan, terlebih hutan rakyat, hutan konversi serta perbatasan dan adalah beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda agar mengembangkan jalan tol juga kereta api dan melalui hutan rakyat dan hutan lindung sementara ditolak tetapi dalam sisi lain 10 ijin usaha batu bara diberikan ijin.
begitu juga dengan pembangunan jalan pada perbatasan yang membutuhkan jalan poros dan dengan hutan lindung serta konservasi.