Komisi VII cari solusi IUP tumpang-tindih

sejumlah anggota komisi vii dpr ri menggunakan Jawaban terkait tumpang-tindih ijin upaya-upaya pertambangan (iup) dalam kabupaten morowali, sulawesi tengah, untuk tidak mempunyai sengketa berkelanjutan.

pencarian solusi itu dilakukan dalam kota palu, rabu, dengan mempertemukan pt vale indonesia, pemkab morowali, pemprov sulawesi sedang, dengan dimediasi dengan komisi vii dpr ri yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset serta teknologi, dan lingkungan.

sutan bhatoegana, dibuat ketua tim kunjungan kerja komisi vii dpr ri, menyampaikan pertemuan tersebut tidak mencari pihak dan salah atau benar akan tetapi mencari langkah awal untuk kepentingan negara juga kesejahteraan warga.

hasil pertemuan ini nanti kita bahas selama komisi vii, dan setelah tersebut mau memanggil pihak terkait, tutur politisi asal partai demokrat ini.

Informasi Lainnya:

dia menyampaikan ketika ini di kabupaten morowali terkandung 43 iup tumpang tindih yang berada lahan konsesi milik pt vale indonesia.

menurutnya, tumpang-tindih iup itu terjadi sebab lahan lahan konsesi milik pt vale indonesia yang luasnya mencapi 36 ribu hektare tak kunjung digunakan.

olehnya kepala daerah memberikan ijin terhadap bagian lain untuk mengolahnya agar bisa pemasukan, katanya.

sekretaris kabupaten morowali syahril ishak membayar terhadap pt vale indonesia supaya tegas menyikapi kondisi tersebut dengan menyepakati kontrak karya dan sebelumnya telah disepakati.

kalau hendak dimanfaatkan, cobalah. jangan ditunda-tunda. kami menyerahkan ijin ke perusahaan lain karena lahan tersebut nganggur, katanya.

sementara tersebut, presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyampaikan perusahaan tambang yang beroperasi dengan menggunakan iup tumpang-tindih itu selama umumnya tidak memperdulikan kelestarian lingkungan.

banyak lingkungan hancur, perusahaan tak membeli pelabuhan untuk mengangkut tanah mengandung nikel, ujarnya.

perusahaan dan sebelumnya bernama pt inco ini juga berencana serta berencana melepas sejumlah lahan konsesinya karena dinilai terlalu luas.

saat ini perusahaan tambang nikel terbesar kedua di dunia ini memiliki lahan efektif seluas 190 ribu hektare yang tersebar sulawesi selatan, sulawesi tengah juga sulawesi tenggara.